Jauh dari pesisir Papua, ketika matahari hampir tergelincir di langit Jakarta, suara perlawanan bergema dari halaman Coffeeshop O’Balihara.
“Rempang Galang, terus lawan.
Dia teriak, uang rakyat yang dipajak.
Dia teriak, uang pajak yang dibajak.”
Usman Hamid and The Blackstone membawakan lagu itu di hadapan puluhan aktivis WALHI yang sedang memperingati ulang tahun organisasi tersebut yang ke-45. Di atas panggung kecil itu hadir pula Methosa dan Yacko. Malam itu, konser kecil menjadi titik temu antara musik, solidaritas, dan perjuangan lingkungan.
Malam itu pula, Maikel Primus Peuki, Direktur Eksekutif WALHI Papua, menerima donasi dari sejumlah musisi yang sebelumnya memboikot Pestapora 2025. Peristiwa ini seharusnnya dicatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah musik Indonesia.
Pestapora adalah festival musik tahunan yang merayakan keberagaman musik yang berkembang menjadi ruang perayaan budaya populer. Pada 2024, Pestapora menghadirkan sekitar 250–280 penampil di 17 panggung selama tiga hari di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Deretan penampilnya mencakup nama-nama besar seperti Tulus, Hindia, Slank, Maliq & D’Essentials, Isyana Sarasvati, Dewa 19, JKT48, dan Superman Is Dead. Kekuatan utama Pestapora terletak pada kemampuannya menciptakan momen budaya yang tidak terduga, seperti kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tampil membawakan lagu-lagu ciptaannya dan melakukan live painting, sehingga memperluas jangkauan audiens dan percakapan publik.
Tahun berikutnya, ketika Pestapora 2025 diumumkan, antusiasme publik segera terlihat. Tiket mulai diburu jauh hari sebelum hari pelaksanaan. Banyak orang menyisihkan penghasilannya, mengatur perjalanan dari berbagai daerah, dan menghitung hari untuk kembali bertemu musisi yang selama ini hanya mereka dengarkan melalui layar ponsel dan platform streaming.
Tidak ada yang membayangkan bahwa festival yang identik dengan kegembiraan tersebut akan berubah menjadi arena perdebatan politik. Perubahan itu bermula dari munculnya nama PT Freeport Indonesia dalam daftar sponsor acara.
Pada awalnya, informasi tersebut hanya beredar di media sosial. Namun dalam hitungan jam, berbagai unggahan, tangkapan layar, dan diskusi mulai menyebar dari satu akun ke akun lainnya. Orang-orang bertanya mengapa Freeport?
Bagi sebagian orang, Freeport mungkin tidak lebih dari sebuah perusahaan tambang besar yang beroperasi di Papua. Namun bagi penggemar musik yang selama ini akrab dengan lagu-lagu bertema lingkungan, hak asasi manusia, dan kritik terhadap ketimpangan sosial, nama itu membawa ingatan yang berbeda. Freeport lekat dengan ingatan tentang perampasan tanah adat, pencemaran lingkungan, penghancuran bentang alam Papua, serta berbagai persoalan sosial yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai industri ekstraktif di Indonesia.
Dari sinilah kegelisahan mulai tumbuh. Banyak penggemar mempertanyakan konsistensi para musisi yang selama ini dikenal kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Bagaimana mungkin lagu-lagu yang berbicara tentang lingkungan, hak rakyat, dan perlawanan terhadap penindasan diperdengarkan dari panggung yang mendapat dukungan Freeport, perusahaan yang dianggap menjadi bagian dari persoalan tersebut?
Pertanyaan itu tidak berhenti sebagai percakapan di kolom komentar. Ia berkembang menjadi kritik yang terorganisasi. Tagar #BoikotPestapora mulai bermunculan dan menyebar luas. Menariknya, gelombang protes ini tidak lahir dari organisasi lingkungan hidup, partai politik, ataupun kelompok aktivis. Ia tumbuh dari komunitas penggemar musik itu sendiri.
Peristiwa ini menunjukkan perubahan penting dalam lanskap budaya digital. Selama ini penggemar sering dipahami sebagai penerima pesan yang pasif, sementara musisi ditempatkan sebagai pihak yang memengaruhi cara pandang audiensnya. Namun dalam kasus Pestapora, hubungan tersebut bergerak ke arah yang berbeda. Media sosial memungkinkan para penggemar saling bertukar informasi, membangun pemahaman bersama, dan secara kolektif menuntut sikap yang lebih tegas dari musisi yang mereka dukung.
Tekanan yang mula-mula hadir dalam bentuk pertanyaan kemudian berkembang menjadi tuntutan. Para penggemar tidak lagi sekadar menilai kualitas musik atau penampilan panggung idolanya. Mereka mulai mempertanyakan posisi dan keberpihakan para musisi terhadap isu-isu yang selama ini menjadi bagian dari identitas karya mereka sendiri.
Gelombang tekanan publik akhirnya mendorong lebih dari empat puluh musisi dan band untuk menarik diri dari Pestapora. Nama-nama seperti Hindia, .Feast, Navicula, Efek Rumah Kaca, Rebellion Rose, dan sejumlah musisi lainnya memilih membatalkan penampilan mereka. Keputusan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Mereka kehilangan kesempatan tampil di hadapan puluhan ribu penonton, kehilangan potensi pendapatan, berisiko kehilangan momentum promosi yang telah dipersiapkan berbulan-bulan, bahkan beresiko dituntut secara hukum karena melakukan pembatalan secara sepihak.
Namun justru di situlah arti penting keputusan tersebut. Penolakan sebagian penampil menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi berkaitan dengan strategi karier atau pengelolaan citra publik. Pelemik memasuki wilayah yang lebih mendasar, apakah musik akan menjadi alat yang memperluas legitimasi kekuasaan modal, atau tetap menjadi ruang yang memberi tempat bagi suara-suara yang mempertanyakan ketidakadilan?
Tekanan yang terus membesar akhirnya memaksa penyelenggara membatalkan kerja sama dengan Freeport dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Secara administratif, konflik itu mungkin berakhir pada titik tersebut.
Namun bagi sebagian musisi, boikot bukanlah akhir dari sikap politik mereka. Beberapa di antaranya telah terlanjur tampil ketika kontroversi mengenai sponsor Pestapora mengemuka. Honor telah diterima, kontrak telah dijalankan, dan panggung telah usai. Tetapi perdebatan publik yang berkembang membuat mereka menghadapi pertanyaan yang lebih besar: apa yang harus dilakukan dengan pendapatan yang diperoleh dari sebuah festival yang dikaitkan dengan Freeport?
Jawaban atas pertanyaan itu lahir dalam bentuk solidaritas. Sejumlah musisi memutuskan menyumbangkan pendapatan mereka kepada WALHI. Keputusan ini menunjukkan bahwa perlawanan tidak berhenti pada penolakan untuk tampil atau sekadar pernyataan sikap di media sosial. Ia berkembang menjadi tindakan yang lebih konkret, mengubah sumber daya yang mereka miliki menjadi dukungan nyata bagi perjuangan lingkungan dan masyarakat terdampak.
Dalam perayaan ulang tahun WALHI ke-45, Yani Oktaviana atau Yacko mewakili para musisi menyerahkan donasi tersebut kepada WALHI Papua. Penyerahan itu mungkin berlangsung sederhana, tanpa panggung megah dan sorot lampu festival. Namun secara politik, maknanya jauh melampaui nilai uang yang diserahkan. Untuk pertama kalinya, hasil dari sebuah kontroversi di panggung musik nasional mengalir langsung ke wilayah yang selama ini menjadi simbol dampak operasi pertambangan Freeport.
Menerima donasi tersebut, Maikel Peuki, Direktur Eksekutif WALHI Papua, menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kampanye lingkungan dan penanaman mangrove di Muara Kali Sampan Pulau Puriri dan Kampung Pasir Hitam, Distrik Agimuga, Timika. Wilayah pesisir itu bukan dipilih secara kebetulan. Di sanalah limbah tailing Freeport bermuara, membawa dampak yang selama puluhan tahun harus ditanggung oleh masyarakat setempat.
Pernyataan Maikel menandai sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah gerakan sosial dan dunia musik Indonesia. Protes yang lahir dari ruang budaya tidak berhenti sebagai simbol atau ekspresi kemarahan sesaat. Ia menemukan jalannya menuju masyarakat yang selama ini hidup di garis depan dampak eksploitasi sumber daya alam.
Jarak antara Jakarta dan Timika yang selama ini terasa begitu jauh, didekatkan oleh solidaritas. Dari konser menuju kampung-kampung pesisir. Dari tagar di media sosial menuju penanaman mangrove. Dari kritik terhadap korporasi menuju upaya pemulihan lingkungan. Rantai hubungan inilah yang membuat peristiwa tersebut menjadi penting. Musik tidak lagi hanya berfungsi sebagai medium hiburan atau ekspresi artistik, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan kesadaran publik dengan perjuangan masyarakat di tingkat tapak.
Niat Freeport menunggangi Pestapora untuk mencuci citra dan menutupi jejak kerusakan ekologis justru berbalik arah, berubah menjadi panggung yang menguliti dampak operasi perusahaan tersebut di Papua.
Kesadaran para penggemar musik, keberanian musisi untuk mengambil sikap, kerelaan penonton kehilangan kesempatan menyaksikan idolanya tampil, serta konsistensi WALHI menghubungkan isu ini dengan perjuangan masyarakat terdampak telah membentuk sebuah ekosistem perlawanan yang tidak bisa dibeli oleh uang sponsor.
Pestapora 2025 juga memberikan pelajaran penting bagi industri hiburan Indonesia.
Para promotor tidak lagi bisa menganggap sponsor sebagai urusan internal yang tidak akan dipersoalkan publik. Penggemar musik hari ini bukan lagi audiens pasif yang datang ke konser hanya untuk menikmati musik. Mereka adalah komunitas yang terhubung, memiliki akses informasi, dan mampu mengorganisir tekanan politik melalui media sosial.
Apa yang terjadi di Pestapora menunjukkan bahwa bukan hanya musisi yang bisa memengaruhi penggemarnya, para penggemar juga mampu mendorong musisi untuk menentukan sikap dan memperjelas keberpihakannya.
Dan ketika kesadaran para penggemar bertemu dengan keberanian para musisi serta perjuangan masyarakat di tingkat tapak, musik berhenti menjadi sekadar hiburan. Ia berubah menjadi senjata.
